Properti Manajer
A property manager is responsible for overseeing the daily operations of real estate properties on behalf of owners. Their duties include managing tenants, handling leases, ensuring maintenance and repairs, and dealing with financial aspects like rent collection and budgeting. Property managers also ensure that the property complies with local regulations and enhances its value while providing a smooth experience for tenants. They play a key role in maintaining the property’s profitability and long-term upkeep.
Legalitas Manajer Properti
Manajer properti beroperasi di bawah berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur real estat, penyewaan, kontrak, dan operasi bisnis:
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria): Mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Flat: Mengatur manajemen dan kepemilikan apartemen/flat.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Menjamin perlakuan yang adil dan informasi yang akurat bagi penyewa.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan: Mengatur standar bangunan, keselamatan, dan pemeliharaan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Omnibus): Menyederhanakan regulasi bisnis yang mempengaruhi lisensi manajemen properti.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Mengatur kontrak kerja dan undang-undang ketenagakerjaan untuk staf manajemen properti.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan: Mengatur kewajiban pajak untuk bisnis manajemen properti.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 23 Tahun 2018: Menetapkan standar pemeliharaan bangunan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Kondominium: Mengatur manajemen kondominium dan properti berhak strata.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016: Mengatur kegiatan perantara real estat.
Undang-undang ini memastikan bahwa manajer properti di Indonesia mematuhi penggunaan lahan, standar bangunan, undang-undang ketenagakerjaan, dan kewajiban pajak.
Biaya Manajer Properti
Biaya manajemen properti biasanya tidak diatur oleh regulasi atau undang-undang nasional yang spesifik mengenai persentase atau jumlahnya. Biaya umumnya ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik properti dan manajer properti.
BBS Mitra
Segera Hadir